themakemoney

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta akan membuka Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

"Kehadiran program studi baru itu diharapkan sejalan dengan kebijakan pemerintah dan menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dapat memberi manfaat bagi pengelolaan sumber daya kelautan," kata Direktur Sekolah Pascasarjana UGM Hartono, di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia pada sarasehan "Menuju Negara Maritim", kehadiran program studi itu merupakan jawaban dari kebijakan pengelolaan kelautan yang selama ini dianggap belum ideal diterapkan di masyarakat.

"Program studi itu diharapkan mendorong pemerintah untuk serius mendukung kebijakan kemaritiman. Meskipun sudah dimotori Deklarasi Djuanda, kebijakan belum fokus untuk masyarakat maritim," katanya.

Ia mengatakan, salah satu masalah mendasar dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan adalah masih rendahnya sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

Padahal, dua pertiga wilayah Indonesia terdiri atas laut, 17.000 pulau, dan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia.

"Bahkan, potensi kelautan hayati dan nonhayati yang sangat berlimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," katanya.

Menurut dia, meskipun pendirian program studi itu masih dalam pengusulan, Sekolah Pascasarjana UGM terus menghimpun pendapat dan pandangan dari para akademisi, pemerintah, dan para ahli untuk mendukung program studi tersebut.

"Kami perlu dukungan akademisi, pengusaha, dan pemerintah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diharapkan bisa menjadi pelopor kebijakan kemaritiman," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana pembukaan program studi baru di bidang kelautan yang diprakarasi Sekolah Pascasarjana UGM.

Menurut dia, pembukaan program studi itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara maritim. Namun demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak membangun strategi kemaritiman, sebaliknya mengarah pada kebijakan kontinental.

"Secara faktual negara ini merupakan negara maritim. Namun, kita belum punya petugas penjagaan kemanaan kelautan serta aturan perniagaan kapal dan pengelolaan laut," katanya.

Pondok pesantren dinilai sebagai benteng pembangunan akhlak dan pusat pendidikan karakter bangsa dengan pola pembinaan dilangsungkan selama 24 jam.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqien, KH Mad Rodja Sukarta Rabu di Bogor mengemukakan, pondok pesantren merupakan institusi pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan akhlak para peserta didiknya.

"Bagi pesantren pembangunan akhlak santri di atas segala-galanya. Variabel terbesar keberhasilan pendidikan di pesantren adalah akhlak," kata Mad Rodja Sukarta.

Pembangunan akhlak menjadi perhatian besar bagi kebanyakan pesantren di Tanah Air. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren umumnya selalu diprioritaskan pada penggemblengan masalah akhlak.

Pola pembinaan santri selama 24 jam yang dilakukan pesantren ditujukan untuk membina akhlak. Dengan pola 24 jam santri tinggal di asrama, kiai dan guru dapat mengontrol prilaku santri dan mengarahkannya sesuai dengan akhlak Islam.

"Pembinaan selama 24 jam sebagai wujud keseriusan pesantren dalam membina akhlak santri. Dengan tinggal dalam asrama selama 24 jam, pihak pesantren dapat melakukan kontrol secara ketat perkembangan akhlak santri," papar tokoh MUI Kabupaten Bogor.

Pola pembinaan 24 jam yang dikembangkan pesantren, terang KH Mad Rodja Sukarta, memudahkan pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada para santri.

"Pesantren merupakan kawah candradimuka pendidikan karakter bangsa. Pesantren memberikan kontribusi signifikan dalam membangun moralitas dan karakter bangsa," ujar Mad Rodja.

Dia melanjutkan, "Pesantren telah berkontribusi sebelum republik berdiri. Bahkan pesantren telah berkembang sejak zaman Wali Songo beberapa abad silam, memberikan kontribusi bagi pembinaan akhlak bangsa.

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (PT) perlu dikaji ulang, karena secara substansial sama dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, kata Ketua Tim Ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Sutaryo.

"Jangan sampai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Tinggi (PT) hanya `ganti baju` dari UU Badan Hukum Pendidikan (BHP)," katanya di Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa.

Ia mengatakan RUU PT dengan kondisi saat ini ditakutkan hanya mendukung pasar global dan tidak spesifik memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, RUU tersebut perlu dikaji ulang, dan PSP UGM sudah menyiapkan draf sandingannya.

"Keberadaan RUU PT saat ini banyak ditolak oleh perguruan tinggi swasta (PTS) maupun perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia karena roh dan substansinya belum mampu mengaktualisasikan filosofi dan ideologi pendidikan Pancasila," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, tidak menjadi masalah jika kemudian RUU PT tersebut terpaksa disahkan kemudian dilakukan "judicial review".

"Jadi, tidak masalah ditolak meskipun pembahasannya telah menghabiskan banyak anggaran, karena ada yang lebih penting dibandingkan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan, yakni masa depan pendidikan kita," katanya.

Anggota Tim Ahli PSP UGM Sudjito mengatakan secara filosofis-ideologis RUU PT itu tampak belum mampu mengaktualisasikan roh filosofi dan ideologi pendidikan Pancasila. Roh itu seharusnya menjadi acuan nilai, tujuan, dan orientasi pendidikan tinggi yang diharapkan.

Secara yuridis, substansi RUU PT masih menyisakan masalah besar terkait dengan batas-batas substansi yang seharusnya diatur dalam RUU.

Para penyusun RUU PT juga terkesan kurang memperhatikan substansi yang seharusnya diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah atau cukup dengan statuta. Seharusnya suatu UU cukup mengatur hal-hal mendasar yang merupakan penjabaran hak-hak konstitusional warga negara.

"Seharusnya ketentuan yang mengatur keunikan dan kekhasan perguruan tinggi sebenarnya cukup diatur dengan statuta, tidak perlu diatur dengan UU. Tumpang tindih hal-hal yang dimuat dalam RUU itu merupakan kelemahan mendasar yang perlu segera diperbaiki," katanya.

Menurut dia, secara sosiologis RUU PT itu menyimpan potensi besar untuk ditolak oleh masyarakat Indonesia. Hal itu terindikasi dari menguatnya kepentingan kelompok tertentu dan belum terakomodasinya kepentingan kelompok mayoritas masyarakat Indonesia.

"Jika pembahasan RUU itu diteruskan, diperkirakan akan semakin menambah daftar masalah hukum dan pendidikan di Indonesia," kata Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini.

Sejumlah mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas akan menjadi delegasi Indonesia dalam "Global Model United Nations" (GM UN) 2011 di Incheon, Korea Selatan, pada 10-14 Agustus mendatang.

GMUN merupakan forum internasional yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diikuti oleh seluruh negara anggota PBB.

"Dalam kegiatan ini kami akan melakukan simulasi sidang PBB. Jadi seolah kami adalah delegasi negara anggota PBB," lanjut delegasi dari Universitas Padjajaran Bandung, Rizka Mantini yang dihubungi dari Bandung, Selasa.

Ia mengatakan universitas yang mengikuti kegiatan tersebut diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Hassanudin.

Rizka menjelaskan dalam forum internasional ini, setiap universitas mengirim mahasiswanya dengan jumlah yang berbeda-beda.

"Untuk tahun ini, Unpad merupakan universitas yang paling banyak mengirimkan mahasiswanya, yakni sebanyak 13 orang, katanya.

Dalam forum ini setiap delegasi dari masing-masing negara akan mempresentasikan topik tertentu dari negara yang berbeda-beda.

Melalui kegiatan ini delegasi Indonesia akan bertemu dengan delegasi dari negara-negara lain dan mendapat pengalaman bagaimana cara berdiplomasi, bernegosiasi, dan berhubungan dengan negara lain.

Setelah menjadi pemeriksaan sekitar satu jam lebih di Markas Brimob Kelapa Dua, tersangka kasus suap Wisma Atlet, M. Nazaruddin, dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 21.50 WIB.

Minivan silver yang sedari bandara Halim Perdana Kusumah membawa Nazaruddin, keluar dari Mako Brimob, Kelapa Dua, diiringi sejumlah kendaraan lainnya.

Sementara sejak pukul 20.45 WIB wartawan elektronik, cetak, dan online telah berjajar rapi di depan pintu masuk lembaga antikorupsi itu.

Sebagian juru foto dan kameramen berdiri di samping kanan kiri anak tangga pintu masuk Gedung KPK, sebagian lain memanjat tembok kecil di halaman yang menghadap langsung pintu di mana tersangka biasa masuk untuk diperiksa.

Ratusan wartawan sudah siap menanti Nazaruddin, bahkan juru kamera dan foto sudah menyesaki Gedung KPK sejak Jumat malam (12/8).

Pink untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah. Front Pembela Islam (FPI) Sulsel nyaris bentrok denganmassa Pemuda Pancasila di markas FPI, kemarin. Ormas PP mendatangi markas FPI di Jalan Sungai Limboto dan meminta pertanggungjawaban atas pemukulan dua anggotanya.

Sekitar 70 anggota PP yang datang menggunakan sepeda motor dan mobil, langsung bersitegang dengan sejumlah anggota FPI.Mereka tidak menerima aksi pemukulan anggota oleh massa FPI di Masjid An Nusrat milik jamaah Ahmadiyah di Jalan Anuang,Makassar, Jumat (17/6).Mereka menyatakan, tindakan tersebut mencoreng nama Pemuda Pancasila.

Ketua Majelis Syuro FPI Sulsel Habib Muchsin Al Hamsi yang menerima pengurus PP, menyatakan meminta maaf atas kejadian tersebut.“Saya atas nama organisasi memintamaafdan mengajak saling memaafkan dalam masalah tersebut,”ujarnya di depan Ketua Umum Pemuda Pancasila Sulsel Diza Ali. Aksi pemukulan tersebut terjadi saat massa FPI memblokade jalan untuk menghalangi jamaah Ahmadiyah melakukan salat Jumat.

Saat itu, dua anggota PP datang untuk tujuan bisnis.Hanya, kedatangan keduanya dinilai karena membela Ahmadiyah dan terjadilah aksi tarik-menarik hingga dipisahkan polisi. Kendati menerima permohonan maaf tersebut, FPI diingatkan tidak mengganggu anggota PP. Ketua Pemuda Pancasila Diza Ali mengatakan, anggota Pemuda Pancasila berasal dari berbagai golongan dan tidak ada yang dibeda-bedakan.

“Kami hanya fokus pada penegakan kedaulatan NKRI, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan segala macamnya, tidak mengurusi masalah aqidah seperti yang dipermasalahkan saat ini,”tuturnya. Dia juga membela anggotanya yang melakukan orasi dan menuntut kebenaran atas insiden yang diduga pengeroyokan tersebut.

“Anda saja bawa massa banyak kalau berorasi tanpa ada yang menyakiti, kami ini malah tersakiti. Jadi wajar kalau banyak yang koar-koar,”ujarnya di hadapan Dewan Syura FPI. Laskah Jihad FPI Abdul Rahman mengatakan, pertemuan dengan pengurus Pemuda Pancasila hanya untuk silaturahmi dan saling memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi. “Kami sudah saling memaafkan, tidak ada lagi masalah,” katanya.

Namun, dia mengaku akan tetap menjalankan apa yang menjadi keyakinannya, menegakkan amal makruf nahi mungkar. Namun, dia enggan menjawab ketika ditanyai perihal pemblokadean jamaah Ahmadiyah untuk melakukan salat Jumat saat kejadian itu. “Saya tidak tahu alasannya, yang tahu adalah Dewan Syura FPI, kami menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan,” kata dia. Pink untuk Blogger Indonesia.

POLRES Bantaeng yang di-back up Kodim 1410 Bantaeng menyiagakan sejumlah personelnya dan memperketat penjagaan di dua titik, yakni di lokasi kejadian dan di tempat permukiman korban amuk massa.

Pantauan di lokasi,puluhan personel kepolisian dan Kodim berjaga-jaga di tempat kejadian perkara (TKP), sekitar pukul 10.30 Wita, kemarin. Hal itu dilakukan menyusul adanya isu yang merebak bahwa massa dari keluarga korban hendak menyerang ke lokasi kejadian pengeroyokan seusai pemakaman korban.

Namun, hingga pukul 15.00 Wita, isu itu tidak terbukti. Meski demikian, petugas masih tetap berjaga untuk mengamankan lokasi. Sementara itu,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menggelar rapat tertutup dengan unsur muspida yang dipimpin Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah di ruang kerja Bupati.

Hadir da-lam rapat tersebut, Kapolres Bantaeng AKBP Feri Handoko, Letkol Infanteri Mahanom Suparyono, dan unsur terkait lainnya. Nurdin Abdullah berharap masyarakat Bantaeng tidak terpancing isu yang menyesatkan. Pemkab saat ini sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kades, camat, para toko agama, dan tokoh pemuda untuk meredamisuyangmenyesatkan.

“Saya meminta warga Bantaeng tidak terpengaruh isu tersebut. Pemkab juga sudah menindaklanjuti kasus pengeroyokan warga yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Semua itu sudah saya serahkan ke penegak hukum,” tuturnya seusai rapat, kemarin. Demikian catatan online blog themakemoney yang berjudul POLRES Bantaeng.